2021年8月6日 · Jaksa Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung (Pidum Kejagung) Erni Mustikasari mengatakan salah satu tujuan terbitnya Pedoman No.11 Tahun 2021 itu untuk mengatasi persoalan disparitas dalam fakta hukum yang sama dari tuntutan tindak pidana narkotika; bagaimana mengatasi persoalan besaran ancaman pidana dalam UU 35/2009 yang beririsan antara barang ...

Perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk pengedar Narkoba sesuai UU Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) dan UU Psikotropika (UU Nomor 22 Tahun 1997) serta praktik peradilan dikaji dari perspektif

Sidang peradilan pidana kasus kejahatan tidak sengaja dan narkoba melibatkan hakim, jaksa, pengacara, saksi dan terdakwa. Terdakwa dituduh menabrak seseorang dan mengonsumsi narkoba. Namun terdakwa hanya mengakui kepemilikan narkoba tanpa mengonsumsi.

ditemukan adalah sistem peradilan pidana dijadikan sebuah instrumen yang digunakan untuk menangani perkara narkotika. Perlu dibedakan antara sistem peradilan pidana dengan hukum acara pidana. Seperti yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah, di satu pihak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sangat berbeda. Hukum acara pidana hanya

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan

2024年8月6日 · peradilan pidana Narkotika. Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika kewenangan penyelidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu BNN juga mempunyai kewenangan antara lain: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan serta memberantas terhadap penyalahgunaan dan

132 ayat (1) untuk perkara pidana narkotika yang sudah selesai dilakukan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan pembuktian di persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan telah selesai dilakukan

44 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2.

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perantara tindak pidana jual beli narkotika belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini disebabkan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa cenderung lebih dekat pada …

Peradilan Umum. Peradilan Agama. Peradilan Militer. Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Pajak. Peraturan. Tentang. Petunjuk. RSS. Beranda; Direktori; Pidana Khusus; ... Pengadilan PN Mentok Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika. Register : 07-01-2025 — Putus : 19-02-2025 — Upload : 19-02-2025